pemilu_copyDalam kurun waktu beberapa bulan belakangan, wajah-wajah yang sudah dikenal, baru terkenal dan merasa dikenal wara wiri di berbagai media, baik koran, televisi, majalah sampai dengan batang pohon di pedestrian jalan. Model kampanye yang memperkenalkan diri masing-masing sebagai orang yang layak dipilih dan mampu menampung aspirasi, meskipun itu hanya pernyataan sepihak mereka.

Dari wajah-wajah tersebut tentulah ada yang anda kenal. Kalaupun tidak kenal dekat, kenal wajah saja cukuplah. Dan biasanya polesan make up banyak menutupi wajah mereka sehingga seakan-akan wajah yang tampak adalah wajah yang ganteng, cantik, dan meyakinkan.

Sah-sah saja memperkenalkan diri, apalagi bagi mereka yang baru pertama kali masuk ke ajang perkenalan pertempuran politik praktis. Wajar-wajar saja senua penampakan yang ditampilkan mengedepankan sisi terbaik dari kehidupan pribad masing-masing. Bahkan tidak sedikit yang mengungkit kebesaran nama keluarga besar terdahulunya. Apa yang tidak mungkin kelihatannya ternyata bisa ditampilkan sesempurna mungkin. Kawan-kawan masih ingat wajah gubernur kita sekarang pada tampilannya di berbagai spanduk, poster pada saat kampanye? Coba sekali-kali anda tune in TVRI Medan atau di media massa, maka rasa-rasanya wajah gubernur  kita itu jauh benar bedanya.

Nah, meskipun penilaian kita bukan sekedar di wajah, namun ada beberapa hal yang perlu kita telisik sebelum menentukan pilihan.

1. Kalau caleg tersebut adalah incumbent (masih menjabat sebagai anggota dewan pada saat ini) maka pertanyaan yang harus disampaikan adalah apa yang telah dilakukannya? sejauh mana keaktifannya dalam berbagai kegiatan legislasi? dan seberapa sering person tersebut turun melihat konstituen? Kalau anda hanya mengenalnya pada pelantikan di awal periode dan selanjutnya pada saat akan mencalonkan kembali, jauhkan tangan anda untuk mencontreng nomornya tanggal 9 April nanti.

Masih yang incumbent, dengan pendapatan anggota dewan yang belumlah sampai diatas 10 juta per bulan, bahkan ada yang 3 jutaan untuk kabupaten-kota yang “miskin” PAD. Gaji yang 3 jutaan tersebut masih potong setoran untuk partai, kegiatan partai proposal, maka take home pay bisa setengah dari yang diterima.

Dengan take home pay tersebut, maka otomatis tidak akan bisa anggota dewan yang terhormat tersebut untuk membangun rumah megah, bisnis yang semakin menggurita, dan pelesiran ke tempat wisata, kecuali kalau ada sumber-sumber mengisi pendapatannya dari tempat yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata.

Maka, jangan pilih caleg incumbent yang kekayaannya melimpah ruah selama masa keperiodeannya. Kecuali memang, sebelum menjadi anggota legislatif, person tersebut sudah menjadi pengusaha sukses, yang pendapatannya jauh di atas pendapatan seorang anggota dewan. Atau kemungkinan lain, dapat warisan dari orang tua atau malah mertua 🙂

Satu lagi, caleg yang sebelum menjadi anggota memiliki satu perusahaan kontraktor, setelah menjadi anggota memiliki berpuluh-puluh perusahaan dari hulu ke hilir sangatlah tidak layak menjadi anggota dewan yang terhormat. Bagaimana dan kapan dia bisa membagi waktu sebagai legislator kalau setiap hari always bussiness.

2. Caleg yang baru mencaleg lebih banyak lagi kriterianya. Pertama, ekonomi. Sederhana cara berpikirnya. Dengan kemampuan ekonomi pas-pasan, bahkan banyak yang belum memiliki pekerjaan tetap, janganlah berniat untuk menentukan pilihan ke orang seperti ini. Di kabupaten kota banyak terdapat caleg yang dipaksakan untuk menjadi caleg. Ada yang masih mahasiswa, yang baru selesai kuliah, ada pegawai di perusahaan swasta, wiraswasta kecil-kecilan, bahkan karena sekedar pertemanan dengan ketua partai, bisa dicalonkan menjadi caleg untuk memenuhi persyaratan jumlah caleg. Bagaiman bisa menjadi lesgilator kelak kalau dapurnya sendiri belum mengepul. Inilah yang menjadi bibit korupsi. Dari yang tak punya menjadi orang berpunya.  Dengan sendirinya memanfaatkan  segala celah untuk memperkaya diri, mengisi pundi-pundinya sebelum habis masa jabatannya. Dengan kata lain, jangan memberikan pilihan kepada orang yang mencari pekerjaan sebagai anggota dewan. Kedua, pilih caleg yang memang sebahagian besar hidupnya ada di tengah masyarakat sekitar. Merasakan enaknya masakan tentu dengan mencicipinya. Bagaimana seorang legislator bisa mengetahui apa yang diinginkan konstituen kalau tempat tinggalnya ada di negeri seberang sana. Jangan termakan bujuk rayu karena julukan orang kota, karena orang Jakarta, dan sebagainya-dan sebagainya

Ketiga, …….kawan-kawan bisa bantu?

Satu lagi yang sangat ironi di negeri yang saban tahun penuh didera krisis ini adalah perputaran uang dalam masa-masa belakangan ini. Anda tahu banyak partai-partai besar yang telah menampilkan iklannya dalam beberap slot di televisi. Sekitar 100-300 juta biaya penayangan iklan berdurasi pendek di TV nasional. Kalau 300 juta dalam satu hari x 30 hari maka ada Rp 9.000.000.000,00. Coba dikalikan kalau iklan ini jor-joran mulai bulan september 2008. Maka ada 7 bulan x Rp. 9.000.000.000,00 = Rp. 63.000.000.000,00, kalau ada 5 saja partai besar yang buat iklan ini maka akan ada Rp. 315.000.000.000. Coba kita kalikan lagi dengan 10 media televisi nasional saja, maka uang yang digelontorkan untuk iklan ini ada Rp. 3.150.000.000.000,00. Ini masih media layar kaca, belum surat kabar dan media lainnya. Dan masih partai, belum pribadi masing-masing calon legislator. 3, 15 trilyun kalau membangun rumah sakit, sekolah-sekolah dan berbagai sarana publik dan lapangan pekerjaan, sejahteralah Indonesia.

Dari mana uang sebanyak itu? Hati-hati dengan uang palsu. Ini bukan isapan jempol belaka. Dengan otoritas bank Indonesia yang tidak sembarangan menerbitkan jumlah uang beredar, kemungkinan uang palsu beredar tentu lebih banyak. Dan ini yang harus kita waspadai. Siapa yang menerbitkan uang palsu? Tentu yang berkepentingan….

Bahwa iklan jor-joran di televisi bukan berarti kematangan finansial partai tersebut, tetapi sebagai sarana hutang untuk dibayar kembali pada masanya berkuasa aau terpilih menjadi legislator.

Banyak lagi kriteria yang harus kita kedepankan secara rasional untuk menentukan pilihan pada Kamis Putih di 9 April nanti. Jangan memilih kucing dalam karung, jangan terbujuk rayu penampakan visual pda caleg, jangan terpesona dengan keramahramahan yang tiba-tiba, tetapi ujilah mereka sebagaimana adanya untuk menjadi pemimpin.

pemilu1Kalaulah tidak ada yang tepat, maka fatwa MUI untuk menyatakan haram hukumnya untuk golput, belum dan tidak berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Jangan takut untuk menentukan pilihan untuk tidak memilih kalau memang tidak ada yang layak. Karena itu juga hak kita selaku warga negara.

Iklan